MUI Anggap Gerakan #2019gantipresiden Sarat Provokasi

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seusai mengunjungi kediaman Neno Warisman di Perumahan Griya Tugu Asri, Depok, Jawa Barat, Selasa (31/7/2018). Kunjungan Prabowo tersebut untuk menyampaikan dukungan dan empati pascainsiden penolakan kunjungan Neno Warisman di Batam pada Sabtu (28/7/2018) lalu.

BANDARQ Gerakan #2019gantipresiden, alih-alih mengusung calon presiden, terus berlangsung di sejumlah tempat seperti di Batam. Deklarasi gerakan ini juga dikabarkan akan digelar di Jawa Barat dan Banten meski tak mendapat restu dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Di Jawa Barat, deklarasi gerakan #2019gantipresiden akan digelar pada 11 Agustus di Kota Bandung berbarengan dengan rangkaian acara kegiatan Asian Games 2018 yaitu pawai obor Asian Games.

MUI Jabar mengimbau masyarakat Jawa Barat, baik yang pro maupun yang kontra, terhadap kegiatan #2019GantiPresiden, untuk dapat menahan diri sehingga wilayah Jawa Barat yang kondusif dapat dijaga secara bersama-sama.

DOMINOQQ Dikutip dari Pikiran Rakyat, Sekretaris Umum MUI Jabar, Rafani Akhyar, mengatakan tak ingin peristiwa Batam pada 29 Juli lalu terulang di Jawa Barat. Rafani menilai kegiatan #2019gantipresiden lebih dominan unsur provokasi dan mengarah kepada aksi inkonstitusional, dibandingkan sebagai kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi.

"Kami menilai, seharusnya gerakan tersebut menyuarakan ajakan untuk berkompetisi secara sehat, sesuai dengan konstitusi dan mengangkat hal-hal positif yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia dari calon-calon yang dijagokan pada Pilpres 2019 yang akan datang, siapa pun calonnya itu," kata Rafani.

Rafani mengatakan, imbauan itu dikeluarkan bukan karena MUI Jabar berpihak ke salah satu kubu. Rafani menyatakan, tidak akan menghalangi hak demokrasi seseorang, namun ia tak ingin terjadi tindakan yang mengarah pada hal inkonstitusional.

"Insyaallah MUI netral. Yang tidak kami inginkan itu terjadi gangguan di Jawa Barat. Kami akan tembuskan imbauan ini kepada pihak kepolisian dan pengurus MUI kabupaten/kota," kata Rafani.

Penolakkan terhadap gerakan #2019gantipresiden pun muncul di Banten. Deklarasi gerakan ini dikabarkan akan digelar pada 10 Agustus 2018.

AGENPOKERTERPERCAYA

Ketua MUI Banten, AM Romly meminta semua kubu menunda deklarasi menunggu masa kampanye Pilpres 2019.

"Jadi saya sebagai pelayan para ulama mengkhawatirkan aksi dan reaksi nanti menimbulkan kegaduhan apalagi pertentangan dalam masyarakat sebelum waktunya karena kan belum masuk kampanye itu kan," kata Romly dilansir Detikcom, Kamis (2/8/2018).

Romly mengatakan dukungan terhadap calon tertentu merupakan hak semua warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Romly mengkhawatirkan deklarasi dukungan akan mengganggu kondisi keamanan Banten yang kondusif.

BACAJUGA : BALE BERJANJI AKAN KALAHKAN RONALDO
 
Lagi pula, kata Romly, Joko Widodo saat ini masih menjabat sebagai presiden secara konstitusional. Pendaftaran calon presiden juga belum dibuka oleh KPU. "Menurut saya sebaiknya diundur nanti pada waktu kampanye saja, karena yang menggantinya juga siapa kalau diganti, kan belum ada orangnya," kata Romly.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden pada 4-10 Agustus 2018 ini. Masa kampanye Pilpres 2019 akan berlangsung pada 23 September 2018-13 April 2019 dan masa tenang 14-16 April 2019. Adapun pemungutan suara akan berlangsung pada 17 April 2019.

Imbauan MUI mendapat reaksi dari DPD Partai Gerindra Jawa Barat. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Mulyadi, menyesalkan imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat terkait aksi #2019gantipresiden oleh kelompok massa tertentu menjelang pelaksanaan Asian Games 2018 di Jawa Barat.

"Pernyataan tersebut kami nilai malah semakin menambah panasnya suhu politik saat ini. Seharusnya MUI Jawa Barat bisa menjadi penyejuk bukan malah membuat suasana semakin panas," kata Mulyadi, melalui Antaranews.

BACA JUGA :ANDAI DAPAT AMANAH DARI PAK JOKOWI KAMI LANJUTKAN

Mulyadi mengatakan, gerakan #2019gantipresiden merupakan hak warga dalam menyuarakan pendapatnya di muka umum dan selama ini tidak ada aturan yang dilanggar dengan adanya gerakan tersebut.

Kata Mulyadi, gerakan #2019gantipresiden dijamin oleh konstitusi sehingga tidak ada masalah bila masyarakat yang ingin adanya perubahan menggelar deklarasi dan menyampaikan aspirasinya.