PPP: Indonesia Jadi Anggota DK PBB Bukti Kiprah Jokowi di Panggung Dunia

Jakarta - Keberhasilan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuai pujian. Sekjen PPP Arsul Sani menilai capaian ini merupakan diplomasi luar biasa.

Agen DominoQQ

Ia mengatakan, Presiden Jokowi berhasil mengulang hal sama yang terjadi pada masa pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bagi orang-orang yang selama ini meragukan pengaruh Pak Jokowi di dunia internasional ini sekaligus merupakan jawaban," jelasnya di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/6/2018).

Bersama beberapa negara lainnya, kini Indonesia mempunyai peran lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan dunia Islam khususnya isu Palestina di panggung dunia.

Capaian ini, sambungnya, juga merupakan hasil kerja jajaran diplomat Indonesia di bawah Kementerian Luar Negeri. Saat dilakukan pengambilan suara atau voting di PBB, Indonesia dipilih oleh 144 negara.

Hal ini menurut Arsul bukan hal yang tiba-tiba namun merupakan upaya yang sering disuarakan Jokowi saat berkunjung ke berbagai negara dan bertemu para pemimpin negara lain.

"Selama ini ketika Jokowi berkunjung ke berbagai negara dan ketika beliau menerima pemimpin dari negara lain pemerintah Indonesia selalu menyelipkan keinginan dan sekaligus permintaan untuk didukung sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," kata Anggota Komisi III DPR RI ini.

Peran Signifikan

Ia berharap dengan posisi Indonesia ini, perannya lebih signifikan dalam berbagai persoalan dunia. Khususnya, kata Arsul, terkait umat Islam dan upaya membantu kemerdekaan Palestina.

Domino99

Selain itu, ia juga menyebut peran DPR dalam prestasi Indonesia di tingkat dunia ini. DPR melalui program diplomasi parlemen juga turut mendorong agar negara lain mendukung Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

"Di setiap kunjungan kerja Anggota DPR, di samping bertemu dengan mitranya para anggota parlemen di luar negeri, juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan mitra di negara tujuan. Secara khusus teman-teman di Komisi I dan BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) itu secara intensif juga turut membantu untuk bisa diterimanya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan," pungkasnya.