PKS Dukung KPK Usut Dugaan Pelanggaran Ahmad Heryawan di Jabar

Hari Pertama Idul Fitri 1439 H, Jumat, 15 Juni 2018,Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menggelar open house di rumah dinasnya, Bilangan Kemang, Jakarta Selatan.

Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pelaporan mantan Gubernur Jawa Ahmad Heryawan terkait dugaan pengelolaan deposito Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski begitu, ia menduga pelaporan terhadap Ahmad Heryawan berbau politis.

"Pasti KPK kami dukung untuk mengusut," kata Nur Wahid saat membuka open house di kediamannya, Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu 16 Juni 2018. "Pak Aher juga kami dukung."

Hidayat Nur Wahid, wakil ketua Majelis Permusyaratan Rakyat itu, berharap KPK bergerak sesuai dengan hukum dan tidak diintervensi secara politik. "Silakan KPK bekerja sesuai koridor hukum, bukan koridor pesanan dari siapapun," kata dia.

Sebelumnya, lembaga Beyond Anti-Corruption (BAC) dan Perkumpulan Inisiatif menyatakan telah melaporkan Aher ke KPK atas dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan deposito milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kedua lembaga itu menyatakan telah melaporkan Aher pada 31 Mei 2018.

Ketua BAC Dedi Haryadi mengatakan menemukan adanya kejanggalan besaran nilai deposito dan nilai bunga yang diperoleh Pemprov Jawa Barat pada periode 2016 dan 2017. Menurut Dedi, Aher pernah mengklaim jumlah deposito Pemprov Jawa Barat per bulan hanya berkisar Rp 1,5-2 triliun.

Adapun menurut catatan lembaga ini, pada 2016, rata-rata deposito simpanan di Bank Jawa Barat Banten Rp 3,75 triliun per bulan. Pada 2017, besaran rata-rata deposito yang disimpan Pemprov Provinsi Jawa Barat Rp 3,97 triliun per bulan. "Aher diduga telah melakukan kebohongan publik," ujar Dedi.

Selain itu, kedua lembaga tersebut menemukan kejanggalan dalam jumlah bunga yang diterima Pemprov Jawa Barat. Kajian lembaga, kata Dedi, mendapati Pemprov Jawa Barat memperoleh bunga Rp 1,035 triliun pada 2017. Padahal, bila menghitung dengan bunga pasaran 0,5 persen per bulan, kata Dedi, seharusnya Pemprov Jawa Barat hanya bisa memperoleh bunga Rp 190,4 miliar. "Artinya ada selisih sekitar Rp 844,6 miliar akibat perbedaan nilai suku bunga," ucap Dedi.

Hidayat mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya unsur politik dalam pelaporan yang disampaikan ke KPK. Menurut Nur Wahid, menuju Pilpres 2019, fitnah dan politik kotor dapat muncul kapan saja. Nur Wahid mengatakan dirinya yakin KPK memahami kondisi itu.

Meskipun begitu, Nur Wahid mengatakan percaya KPK adalah lembaga hukum yang bergerak berdasarkan bukti-bukti hukum, termasuk dalam pelaporan Ahmad Heryawan. "Tidak berdasarkan laporan semata, apalagi fitnah," kata Nur Wahid.