Jokowi Tak Ingin Pesta Demokrasi Menjadi Peretak Persatuan

Presiden RI Joko Widodo tak ingin melihat pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali menimbulkan keretakan persatuan bangsa Indonesia.

Agen DominoQQ

"Dalam pesta demokrasi, pilihan politik berbeda tidak apa-apa, tapi jangan sampai meretakkan hubungan kita sebagai saudara sebangsa se-Tanah Air," ujar Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (31/5) seperti dikutip dari Antara.

Jokowi mengatakan itu agar jangan gara-gara pemilihan wali kota, bupati, gubernur, dan presiden justru membuat masyarakat terpecah-pecah.

"Biaya terlalu besar, rugi besar kita kalau seperti itu," kata Jokowi.

Jika ada yang berupaya memecah-belah persatuan, kepada warga Bekasi yang ia temui, Jokowi mengingatkan agar menghayati kembali makna Indonesia sebagai negara besar dengan keberagaman di dalamnya.

"Kita ini sebuah negara besar. Masih ada plus, selain besar kita ini majemuk, berbeda beda, beragam. Kita memiliki 714 suku. Singapura hanya empat. Coba dibayangkan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," tutur Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Peringatan untuk Politisi

Tak hanya kepada warga, pada kunjungan kerja dalam rangka membagikan 3.026 sertifikat tanah tersebut, Jokowi mengirimkan pesan kepada para politikus jelang Pilkada 2018, Pemilu, serta Pilpres 2019.

Domino99

"Jangan dikembangkan isu-isu yang hanya untuk membunuh karakter seseorang baik di pemilihan bupati, wali kota, gubernur, maupun presiden," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan politisi harus mengembangkan isu yang mencerdaskan masyarakat sehingga pilihan politiknya jernih dan sehat.

"Jangan dibawa ke mana mana, pakai isu ras, agama dan lainnya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu pria yang juga pernah menjabat Wali Kota Solo itu mengeluhkan banyaknya isu yang tidak benar yang bermunculan jelang proses pesta demokrasi baik Pilkada tahun ini, maupun Pilpres tahun depan.

"Saya ingin menyampaikan banyaknya isu-isu saat ini, sekarang ini memang kalau pas pilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu banyak sekali isu isu yang bermunculan," ujarnya.

Ia menyebutkan di Pilpres 2014 juga bermunculan isu tidak benar. Saat ini, sambungnya, menjelang Pilpres 2019 juga banyak. Ia mencontohkan isu Presiden Jokowi itu PKI.

"Saya dengar di bawah ada seperti itu, dan ada yang masih percaya. Coba, saya itu lahir tahun 1961, PKI dibubarkan tahun 1965. Saya kan masih balita, masak ada PKI balita," ucapnya kembali mengulang jawaban yang sama tiap kali menyinggung hoaks dirinya anggota PKI.

Jokowi menegaskan logika-logika seperti itu dalam menyikapi kabar beredar pun harus dipraktikkan masyarakat.

"Jangan sampai isu isu seperti ini dikembangkan hanya untuk membunuh karakter seseorang baik di pemilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden," tegasnya.

Menurut dia, kondisi seperti itu merupakan proses proses demokrasi yang tidak mencerdaskan masyarakat karena harusnya dalam proses atau pesta demokrasi yang dikembangkan adalah adu program, gagasan, adu ide, dan adu prestasi.

"Jangan memakai isu isu yang membunuh karakter, yang saya heran masih ada 1-2 rakyat kita yang percaya. Tapi yang saya lihat sebagian besar memang sudah dewasa dan matang dalam berpolitik," imbuhnya.

Ia menyebutkan di Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat ada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dan Pemilihan Gubernur Jabar sehingga masyarakat harus bertindak cerdas.

"Silakan pilih pemimpin yang paling baik, setelah itu kembali bersatu. Jangan mau dikompor-kompori sehingga sama tetangga nggak saling sapa, dengan teman nggak saling sapa, antarkampung nggak saling rukun, gara-gara dikompori ini dan itu," ujarnya. (Antara)